Kunjungan Kerja ke Korea Selatan, Presiden Jokowi Bakal Ditagih Lunasi Pembayaran Program KF-X

LENSA LUWU TIMUR - Kunjungan Kerja ke Korea Selatan, Presiden Jokowi Bakal Ditagih Lunasi Pembayaran Program KF-X.

Presiden Indonesia, Joko Widodo bakal melakukan kunjungan kerja di Korea Selatan. Jokowi dijadwalkan tiba di Seoul, Rabu 27 Juli 2022.

Kunjungan Jokowi ke Negeri Ginseng itu membicara sejumlah agenda antara Indonesia dengan Korea Selatan.

Baca Juga: Persita Tangerang vs Persik Kediri: Ramiro Fergonzi Jadi Aktor Kemenangan Pendekar Cisadane

Dalam kunjungan tersebut, media Korea, The Korea Times Selatan berharap Jokowi mencarikan jalan keluar permasalahan pembayaran untuk program jet tempur KF-21 Boramae yang dikembangkan Korea Selatan.

Korea Times menulis "Ada secercah harapan untuk penyelesaian masalah pembayaran yang terlambat, karena Presiden Indonesia Joko Widodo akan melakukan kunjungan ke Korea untuk mengadakan pertemuan puncak dengan Presiden Yoon Suk-yeol, di mana kedua pemimpin diharapkan untuk membahas dan mencapai kesimpulan tentang masalah tersebut."

Proyek KF-X ditujukan untuk membuat pesawat tempur dengan kemampuan lebih tinggi daripada KF-16. Korea dan Indonesia menandatangani kesepakatan pada tahun 2010 untuk bekerja sama dalam proyek tersebut, di mana negara Asia Tenggara akan mendanai 1,6 triliun won, sebesar 20 persen dari total biaya pengembangan 8,8 triliun won ($6,71 miliar), dengan imbalan sejumlah pesawat yang akan diproduksi di sana untuk TNI AU, serta alih teknologi.

Baca Juga: Dewa United berhasil curi tiga poin di kandang Persis Solo

Hanya saja, Indonesia telah gagal dalam kesepakatan itu, gagal membayar 800 miliar won yang dijanjikan pada bulan ini, dengan alasan masalah keuangan.

Korea Times juga menulis, "Perjalanan pemimpin Indonesia ke Korea membawa makna ekstra ketika pesawat KF-21 menyelesaikan uji terbang pertamanya dengan sukses pada 19 Juli, setelah proyek dimulai lebih dari dua dekade lalu. Selama penerbangan, jet tempur itu berkibar dengan bendera Korea dan Indonesia yang terpasang di tubuhnya untuk menandai proyek bersama."

"Masalah pembayaran diperkirakan akan dibahas selama KTT," kata seorang pejabat senior kantor kepresidenan.

November lalu, kedua belah pihak baru saja menyepakati bahwa Indonesia akan melakukan 30 persen dari total pembayaran dalam bentuk barang, meskipun Indonesia telah mengingkari perjanjian tersebut. (***)